SAFA - Nomor Urut 2

KETUA Umum Partai Bintang Reformasi (PBR), Bursah Zarnubi dalam orasi politiknya disela deklarasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan, Sjachrani Mataja & Gusti Farid Hasan Aman (SAFA), Minggu (18/4) di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin menyatakan isu lingkungan masih menjadi isu dan problem utama di Kalimantan Selatan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pasangan SAFA untuk lebih memprioritaskan isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan pertambangan di Kalsel. “Saya mendorong pasangan SAFA untuk lebih memprioritaskan isu lingkungan,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Sebab, terang Bursah, isu-isu lingkungan yang belakangan berkembang sejalan dengan visi misi perjuangan SAFA menuju kursi Kalsel 1. “Visi dan misi perjuangan SAFA ini untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan sumber daya energy khususnya pengelolaan pertambangan,” cetusnya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada solusi menyeluruh akan pertambangan di Kalsel. Kondisi ini terang dia bisa dilihat dari sekian banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat eksploitasi besar-besaran akan sumber daya pertambangan.

“Jika sektor ini dikelola dengan baik, tentu kerusakan lingkungan tidak akan seperti saat ini yang semakin hari kian sukar diselesaikan,” katanya.

Rusaknya lingkungan dan ekosistem di Kalsel, tambah dia, kian menambah persoalan baru yang kerap menjadi rutinitas dalam kehidupan warga. Dampak negatif dari kerusakan lingkungan sedikit banyak menjadi beban tersendiri bagi rakyat Kalsel.

Persoalan banjir tahunan, dan tanah longsor misalnya, Bursah mengaku frekuensi bencana alam akibat kerusakan lingkungan semakin tak bisa dihindari. Itu lantaran menurutnya tingkat kerusakan lingkungan di Kalsel sudah semakin parah.

“Jika ini tidak segera dicarikan solusinya rakyat Kalsel juga yang akan merasakan dampak negatifnya, kita tidak mau sampai masalah ini terus berlarut dan menjadi beban yang berat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sjachrani Mataja saat dimintai komentarnya mengaku dalam visi misinya, pengelolaan pertambangan di Kalsel ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selama itu, terang Bupati Kotabaru dua periode ini, pengelolaan pertambangan di Kalsel terlihat timpang.

Sebab sistem pengelolaan pertambangan masih diserahkan kepada pihak swasta dan royalty yang dihasilkan dari aktifitas eksploitasi pertambangan di Kalsel masih dominan masuk ke kas pemerintah pusat.

“Pengelolaan pertambangan seperti ini, hasilnya hanya dinikmati oleh orang luas bukan oleh rakyat Kalsel sendiri,” katanya.

Seharusnya, tambah dia, pemerintah pusat harus terus diberi masukan akan kondisi riil keberadaan sektor pertambangan tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat di daerah.